Makan Bergizi Gratis bukan obat dewa masalah gizi di Indonesia

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan sosial yang cukup ambisius dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Program ini bertujuan meningkatkan status gizi anak, mendukung proses belajar, serta memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Dalam konteks masih tingginya beban masalah gizi, kebijakan ini layak diapresiasi sebagai bentuk komitmen negara terhadap pemenuhan hak anak atas pangan bergizi.

Namun, sebagai tenaga kesehatan masyarakat, saya memiliki pandangan bahwa apresiasi tersebut perlu diiringi dengan evaluasi yang jujur. Kebijakan publik tidak cukup dinilai dari niat atau besarnya cakupan program, tetapi dari sejauh mana ia mampu menjawab akar masalah kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Masalah gizi bukan sekadar ketersediaan pangan

Masalah gizi di Indonesia tidak bisa dipahami hanya sebagai kekurangan makanan. Saat ini Indonesia masih menghadapi beban gizi ganda, seperti stunting, wasting, anemia pada remaja putri, serta meningkatnya obesitas pada anak.

Situasi ini menunjukkan bahwa gizi merupakan masalah yang jauh lebih kompleks daripada sekadar ketersediaan pangan.

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, status gizi ditentukan oleh banyak faktor yang saling terkait. Kondisi sosial ekonomi, pendidikan keluarga, sanitasi lingkungan, akses air bersih, penyakit infeksi, pelayanan kesehatan, hingga pola pengasuhan memiliki pengaruh yang signifikan.

Anak yang menerima makanan bergizi di sekolah tetap dapat mengalami gangguan pertumbuhan jika hidup dalam lingkungan yang tidak sehat.

Inilah yang dikenal sebagai social determinants of health, yaitu bahwa kesehatan ditentukan oleh faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan, bukan semata-mata oleh intervensi makanan.

MBG bagian dari sistem kebijakan kesehatan masyarakat

Dalam konteks tersebut, MBG seharusnya tidak dipahami hanya sebagai program distribusi makanan, tetapi sebagai bagian dari sistem kebijakan kesehatan masyarakat yang lebih luas. Program ini perlu terhubung dengan penguatan layanan kesehatan primer, edukasi gizi, perbaikan sanitasi, serta perlindungan sosial.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa pembangunan kesehatan dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu. Dengan demikian, intervensi gizi tidak dapat dipisahkan dari sistem kesehatan secara keseluruhan.

Pemerintah telah membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) serta berbagai regulasi pendukung MBG.

Namun, tantangan utama saat ini bukan pada ketersediaan regulasi, melainkan pada integrasi pelaksanaannya. Kebijakan di sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sanitasi masih sering berjalan sendiri-sendiri, sehingga dampaknya belum optimal.

Kesehatan jadi tujuan bersama lintas sektor

Pendekatan Health in All Policies menjadi penting dalam konteks ini. Kesehatan perlu dipandang sebagai tujuan bersama lintas sektor, bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan.

Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh distribusi makanan, tetapi juga oleh kualitas sanitasi, pendidikan, ketahanan pangan lokal, serta keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat.

Dari perspektif global, MBG juga terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Program ini mendukung SDG 2 (Zero Hunger), tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada pencapaian SDG 3 (Good Health and Well-being), SDG 4 (Quality Education), SDG 6 (Clean Water and Sanitation), serta SDG 17 (Partnerships for the Goals).

Artinya, isu gizi tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral yang sempit.

Evaluasi berbasis outcome

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah cara mengukur keberhasilan program. Saat ini, indikator MBG banyak berfokus pada jumlah dapur, porsi makanan, dan jumlah penerima manfaat. Indikator ini penting, tetapi masih berada pada level output, bukan outcome.

Dalam perspektif kebijakan kesehatan masyarakat, keberhasilan seharusnya diukur dari dampaknya. Apakah stunting menurun? Apakah anemia pada remaja berkurang?

Apakah status gizi anak membaik? Apakah kualitas belajar meningkat? Tanpa pergeseran ini, program berisiko hanya dinilai dari aktivitas, bukan dari hasil kesehatannya.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah keamanan pangan. Program berskala nasional seperti MBG membutuhkan sistem pengawasan yang ketat dari hulu ke hilir, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga distribusi.

Keamanan pangan harus dipahami sebagai bagian dari perlindungan kesehatan masyarakat, bukan sekadar aspek teknis.

Selain itu, MBG perlu lebih adaptif terhadap kondisi lokal. Pemanfaatan pangan daerah serta pelibatan petani, nelayan, koperasi, dan UMKM dapat memperkuat keberlanjutan program sekaligus mendorong ekonomi lokal. Pendekatan yang seragam tanpa mempertimbangkan konteks daerah berisiko mengurangi efektivitas program.

Menuju kebijakan terintegrasi

Pada akhirnya, MBG merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, program ini tidak dapat berdiri sendiri. Ia perlu menjadi bagian dari sistem kesehatan masyarakat yang lebih luas dan terintegrasi.

Sebagai tenaga kesehatan masyarakat, saya memandang bahwa keberhasilan MBG tidak ditentukan oleh jumlah makanan yang dibagikan, melainkan oleh sejauh mana program ini mampu memperbaiki status gizi, menurunkan beban penyakit, serta mengurangi kesenjangan kesehatan secara berkelanjutan.

Jika mampu diintegrasikan dengan baik dalam kerangka kebijakan kesehatan masyarakat berbasis bukti, MBG tidak hanya menjadi program sosial, tetapi juga investasi jangka panjang bagi kesehatan generasi Indonesia di masa depan.

Opini ini ditulis oleh Khairunnisa

Mahasiswa S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Universitas Sebelas Maret