KPI 2026: Kunci kemajuan pendidikan di validitas data, bukan hanya dompet pemerintah

Transformasi digital di sektor pendidikan ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ia membuka gerbang akses pengetahuan yang tanpa batas bagi anak.

Di sisi lain, itu membawa ancaman laten yang kian nyata, yakni kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), eksploitasi anak, perundungan siber (cyberbullying), hingga paparan konten negatif yang tidak ramah anak.

Isu krusial inilah yang mengemuka dalam Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) 2026 yang digelar di Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sleman, pada 1-2 Juli 2026.

Forum nasional hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Lingkar Daerah Belajar (LDB) ini mempertemukan lebih dari 350 peserta lintas sektor, mulai dari kementerian, kepala daerah, akademisi, hingga pelaku industri, untuk membedah tema besar, yakni “Membangun Ekosistem Pendidikan untuk Masyarakat Sembada”.

Perlindungan anak bukan sekadar regulasi

Hadir menutup acara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, mengingatkan bahwa ruang digital bagi anak hari ini masih jauh dari kata aman.

Ia menegaskan, tameng utama menghadapi disrupsi ini adalah penguatan literasi digital yang masif, agar anak-anak tidak hanya menjadi konsumen teknologi, melainkan subjek yang kritis, memahami etika digital, dan berani melapor jika mengalami kekerasan.

“Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi orang tua, sekolah, masyarakat, platform digital, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegas Arifatul.

Senada dengan itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya menekankan bahwa keberpihakan total pada hak anak merupakan amanat budaya yang mendesak. Merujuk pada filosofi Ki Hadjar Dewantara, Harda menyatakan kebijakan pendidikan harus hadir di setiap sisi tumbuh kembang anak secara inklusif.

Di Sleman sendiri, komitmen ini diterjemahkan melalui program konkret seperti Sekolah Ramah Anak (SRA), Program Sleman Pintar, hingga jaminan akses berupa beasiswa “Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana”.

Nilai “Sembada”, mandiri, produktif, dan berkarakter, dijadikan kompas dalam mitigasi tantangan zaman, termasuk kesiapan menghadapi disrupsi teknologi kecerdasan buatan (AI) hingga kurikulum tanggap perubahan iklim.

Replika praktik baik dari daerah

Tantangan menciptakan ruang aman bagi anak tidak hanya disoroti dari perspektif regulasi pusat, melainkan juga dari implementasi di tingkat daerah. Dalam sesi diskusi yang menghadirkan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, Bupati Jember Muhammad Fawait, Wakil Bupati Murung Raya Rahmanto Muhidin, dan Suci Hendrina dari ParagonCorp, terungkap bahwa status “Ramah Anak” sebuah wilayah harus dimulai dari institusi terkecil, yaitu sekolah.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, membagikan pengalamannya membawa Bantul mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Utama selama tiga tahun berturut-turut, sebuah lompatan signifikan setelah sebelumnya berada di predikat Madya (2021) dan Nindya (2022).

“Sekolah Ramah Anak bukan sekadar predikat, tetapi komitmen bersama untuk memastikan lingkungan belajar bebas dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi,” ujar Abdul Halim.

Tantangan solutif: Konsistensi berbasis data

Membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berpihak pada anak sering kali membentur tembok klasik, seperti keterbatasan anggaran. Namun, KPI 2026 memberikan perspektif solutif lain.

Dewan Penasihat LDB, Najeela Shihab, menyoroti bahwa lompatan kemajuan ekosistem pendidikan, seperti yang dipraktikkan Pemkab Sleman, sebenarnya tidak melulu soal besarnya anggaran daerah. Kuncinya terletak pada kedisiplinan dan konsistensi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola kebijakan yang berbasis data.

Selama dua hari, konferensi ini tidak hanya melahirkan rekomendasi kebijakan di atas kertas. Melalui ruang partisipatif seperti Dialog Berpihak kepada Anak, Studio Intervensi, dan Rembug Daerah, para delegasi ditantang untuk merumuskan langkah taktis yang bisa direplikasi di daerah masing-masing.