Bukan sawit atau tambang, tiga hal ini justru jadi kekuatan Indonesia

“Kekuatan Indonesia itu bukan di kelapa sawit, bukan di tambang, tapi di budaya, arsitektur, dan pariwisata,”

Pernyataan ini dilontarkan Guru Besar Fakultas Teknik (FT) Universitas Gadjah Mada (UGM) bidang Arsitektur dan Perencanaan Pariwisata, Prof. Wiendu Nuryanti dalam Valedictory Lecture, Selasa (28/7/2026) di Auditorium SGLC FT UGM.

Di tengah ambisi negara yang masih terus mengeksploitasi perut bumi dan membabat hutan demi komoditas ekstraktif, Prof. Wiendu justru menantang cara pandang arus utama tersebut.

Bagi akademisi sekaligus perancang ruang senior ini, tambang dan sawit akan habis, tetapi kebudayaan yang terajut dalam arsitektur dan pariwisata adalah mesin pertumbuhan sejati yang tak pernah lekang oleh waktu.

“Saya merasakan bahwa ketiga ini memiliki elemen-elemen yang sistemik di dalamnya yang saling memberi nilai tambah. Nah, oleh karena itu, maka saya merasa sebenarnya kekuatan Indonesia kalau kita ingin menjadi negara adidaya itu di sini. Bukan di kelapa sawit, bukan di tambang, tapi di sini,” tegas Wiendu di hadapan civitas akademika UGM dan kolega.

Wiendu juga menyoroti pentingnya pergeseran paradigma dari model pariwisata eksploratif ke arah pariwisata regeneratif dan inklusif.

Konsep ini menuntut pengembangan ruang dan destinasi untuk tidak sekadar mengejar profitabilitas jangka pendek, melainkan memulihkan daya dukung lingkungan serta memperkuat identitas budaya masyarakat setempat.

Dari Desa Penglipuran hingga Vatikan: Bentuk rekayasa berbasis budaya

Sepanjang lebih dari empat dekade kiprah akademis dan profesionalnya, Wiendu membagikan rekam jejaknya dalam mempraktikkan berbagai wujud rekayasa, mulai dari rekayasa teknik, naratif, diplomasi, hingga rekayasa tata kelola, yang seluruhnya berakar pada nilai-nilai kebudayaan lokal.

Salah satu bukti nyata rekayasa teknik berbasis budaya adalah penataan Desa Adat Penglipuran di Bangli, Bali, yang dirintisnya bersama tim Fakultas Teknik UGM sejak akhir dekade 1980-an.

Desa yang dulunya dikategorikan miskin dengan pemukiman tradisional, kini bertransformasi menjadi salah satu destinasi paling diakui di tingkat global.

“Dulu desa itu miskin, sudah rusak, banyak yang sudah rontok, dan seterusnya. Akhirnya dengan rekayasa teknik, desa ini sekarang menjadi desa wisata yang telah ditetapkan oleh UNWTO menjadi desa wisata yang paling menarik dan paling sukses di dunia,” ungkapnya.

Saat ini, Desa Penglipuran mampu mengelola arus wisatawan secara terkendali, membatasi kunjungan sekitar 3.000 orang per hari dengan pendapatan desa mencapai Rp75 juta harian yang dikembalikan untuk pembangunan fasilitas publik masyarakat adat.

Rekayasa arsitektur juga terbukti ampuh menjadi instrumen diplomasi kebudayaan di kancah internasional. Hal ini dibuktikan saat Indonesia dipercaya oleh Vatikan untuk mengisi ruang pameran seluas 1.000 m².

Ditunjuk sebagai ketua tim arsitek kala itu, Wiendu menerjemahkan nilai harmoni beragama bangsa Indonesia ke dalam karya arsitektural di Museum Vatikan.

“Yang kita tampilkan adalah mengenai toleransi beragama. Jadi ada Al-Qur’an terbesar di sana, ada berbagai macam sistem kepercayaan, ada Hindu, Buddha, semuanya ada ditampilkan di museum Vatikan tersebut yang dikunjungi per harinya itu tujuh sampai delapan juta pengunjung,” kenangnya.

Selain Desa Penglipuran dan Vatikan, rekayasa naratif juga ia terapkan dalam merancang Museum Kepresidenan Balai Kirti di Istana Bogor, sebuah proyek yang mendokumentasikan jejak kepemimpinan para Presiden RI lewat negosiasi ruang dan narasi kebangsaan.

Dinamika Borobudur dan pentingnya keadilan budaya

Membahas tata kelola kawasan cagar budaya, Wiendu membagikan pengalaman panjangnya selama lebih dari 35 tahun dalam proses revitalisasi kawasan Candi Borobudur.

Perjalanan ini melibatkan dinamika politik ruang yang kompleks, dialog publik yang intensif, hingga negosiasi dengan berbagai elemen masyarakat.

Proses revitalisasi tersebut tidak semata-mata menata struktur fisik candi, melainkan berfokus pada rekayasa tata kelola yang inklusif bagi warga lokal. Penataan kawasan ini mencakup revitalisasi 824 unit homestay penduduk setempat serta merelokasi hampir 4.000 pedagang kaki lima ke area pemukiman dan pasar yang jauh lebih layak serta tertata.

Dalam tataran teoritis, ia menggarisbawahi adanya evolusi kekuasaan atas pengelolaan ruang-ruang sakral dan bersejarah seperti Borobudur.

“Bagaimana transformasi antara otoritas keagamaan, dulu Borobudur itu dikuasai otoritas keagamaan, bertransformasi menjadi otoritas negara dan suatu ketika harus berevolusi menjadi otoritas yang inklusif,” urai Wiendu.

Bagi Wiendu, kunci dari transformasi menuju otoritas yang inklusif tersebut adalah penerapan keadilan budaya (cultural justice). Tanpa adanya keadilan budaya, kebijakan penataan kawasan cagar budaya dan pariwisata hanya akan melahirkan marjinalisasi dan mengasingkan masyarakat adat dari tanah kelahirannya sendiri.

No Culture, No Architecture. No Culture, No Tourism

Sebagai penutup orasinya, Wiendu menyampaikan pesan fundamental bagi para perancang ruang, akademisi, serta pembuat kebijakan publik agar tidak terjebak pada pendekatan teknokratis yang kaku dan berorientasi “akal-akalan” semata.

“Arsitektur adalah ekspresi budaya yang paling legitimate. Penerapan konsep rekayasa harus berakar pada kerja akal budi, tidak boleh hanya akal-akalan, sehingga keteknikan tidak bisa lepas dari budaya,” tegasnya.

Prinsip tersebut ia simpulkan dalam sebuah pernyataan mendalam yang menjadi pengingat penting bagi arah pembangunan pariwisata dan tata ruang Indonesia ke depan:

“No culture, no architecture. No culture, no tourism,” tutupnya.

View this post on Instagram

A post shared by nalacitra.id (@bacanalacitra)