Perang Iran-AS picu krisis energi global, dosen UGM dorong percepatan transisi energi

Konflik Iran-Amerika Serikat memicu gangguan distribusi logistik global yang berdampak pada krisis energi, bahkan disebut berpotensi lebih parah dibanding krisis energi pada 1970-an.

Dampaknya mulai terasa di sejumlah negara Asia, ditandai dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di beberapa negara, sementara pemerintah Indonesia menegaskan tetap menahan harga BBM bersubsidi.

Pemerintah tahan harga BBM di tengah tekanan global

Kepala Laboratorium Energi Baru Terbarukan (EBT) Fakultas Teknik UGM, Ahmad Agus Setiawan, menilai langkah pemerintah menahan kenaikan harga BBM merupakan kebijakan yang cukup berani di tengah tekanan global.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan skema subsidi untuk menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri.

Di sisi lain, sejumlah negara mulai merasakan dampak langsung krisis energi.

“Di Asia Selatan, India dan Bangladesh, antrean mengular panjang banyak terlihat di SPBU,” ujar Aas, Rabu (8/4/2026).

Sementara itu, di Filipina, masyarakat mulai beralih ke alternatif mobilitas yang lebih hemat energi, termasuk berjalan kaki.

Efisiensi energi dan dorongan energi alternatif

Upaya efisiensi energi di Indonesia juga terlihat dari penerapan kebijakan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan sebagian karyawan swasta.

Menurut Agus, kebijakan efisiensi perlu dibarengi dengan percepatan pengembangan energi alternatif.

Ia menekankan bahwa energi alternatif berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan, sehingga membutuhkan perhatian serius.

Baca juga: Perang: naluri manusia atau konstruksi sejarah? Ini penjelasan akademisi

Indonesia dan tantangan transisi energi global

Agus menyebut Indonesia memiliki peran strategis dalam proses transisi energi global.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, Indonesia menjadi salah satu konsumen energi utama sekaligus penyumbang emisi karbon.

Di sisi lain, ketergantungan pada komoditas seperti nikel dan batu bara dinilai tidak dapat berlangsung selamanya karena keterbatasan sumber daya.

“Kalau kita mengikuti peta geopolitik, krisis seperti ini bukan hal yang baru. Perang itu selalu mencari sumber energi. Sementara, dunia ke depan berencana menekan produksi emisi. Ini akan sangat menyulitkan mereka yang tidak siap. Sehingga, kita perlu segera meninggalkan kenyamanan energi masa lalu, bergeser ke alternatif sumber energi lain,” paparnya.

Potensi energi terbarukan di Indonesia

Ia juga memaparkan sejumlah contoh pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia, salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sulawesi Selatan yang memanfaatkan energi angin.

Selain itu, terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat, yang menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.

“PLTS apung justru lebih efisien daripada PLTS di tanah karena memiliki sistem pendingin alami dari air. Sebagai negara yang wilayahnya didominasi oleh laut, tentu Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan konsep serupa,” jelasnya.

Peran akademisi dalam mendorong kesadaran publik

Agus menegaskan bahwa transisi energi merupakan proses struktural yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak.

Dalam hal ini, akademisi memiliki peran penting, tidak hanya dalam penelitian tetapi juga dalam menyebarluaskan hasil riset kepada masyarakat.

“Selain penelitian, mereka berperan besar dalam mengedukasi dan meningkatkan kesadaran publik,” pungkasnya.