Mengapa lima juta wisatawan memilih ke Yogyakarta?

Selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2025, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi lima juta wisatawan mengunjungi Yogyakarta.

Di media sosial, angka tersebut kerap dijadikan bahan perbincangan hangat. Tak sedikit warganet yang membagikan situasi terkini Malioboro, jantung Kota Yogyakarta yang tampak begitu padat kerumunan.

Saking padatnya, beberapa warganet juga berkelakar bahwa Yogyakarta tidak hanya dikunjungi lima juta wisatawan, tetapi satu warga Indonesia.

Lonjakan wisatawan yang datang ke Yogyakarta itu tidak terjadi secara kebetulan.

Di tengah mahalnya tiket pesawat dan meningkatnya kesadaran akan risiko bencana, semakin banyak wisatawan memilih perjalanan jarak dekat yang dianggap lebih terjangkau dan aman.

Akses tol pangkas waktu tempuh secara drastis

Peneliti Pariwisata Universitas Gadjah Mada (UGM), Yusuf, mengungkapkan bahwa lonjakan wisatawan di destinasi seperti Yogyakarta dan kota tujuan wisata lainnya pada libur Nataru didorong oleh kemudahan akses tol yang memangkas waktu tempuh secara drastis.

Selain aksesibilitas, faktor perceived safety atau persepsi keamanan terhadap bencana alam juga menjadi pertimbangan krusial wisatawan.

“Wisatawan mempersepsikan Yogyakarta memiliki tingkat keamanan yang tinggi atau risiko kerawanan yang rendah sehingga banyak sekali wisatawan hingga membludak,” ujar Yusuf, Senin (2/1/2026).

Dengan begitu, menurut Yusuf, setiap destinasi wisata harus memiliki roadmap mitigasi bencana. Dijelaskannya, ada tiga poin penting berkaitan dengan roadmap mitigasi bencana.

Pertama, identifikasi potensi bencana. Kedua, bagaimana menggunakan sumber daya baik untuk menjadi satu modal atau kekuatan dalam merespon bencana. Ketiga, jika terjadi bencana apa yang harus dilakukan

Pesona Yogyakarta yang masih kuat

Sosiolog UGM, Arie Sujito menyebut, jutaan wisatawan itu mencerminkan daya tarik Yogyakarta yang terus menguat sebagai destinasi wisata nasional.

Pergerakan ekonomi cepat terasa di sektor perdagangan, jasa, hingga usaha kecil yang bergantung pada pariwisata.

Arie mengatakan, di saat yang sama, kepadatan pengunjung membawa konsekuensi sosial yang tidak ringan bagi masyarakat sekitar kawasan wisata.

“Ruang ini dianggap sebagai kesempatan positif, tetapi tantangannya nyata karena muncul kemacetan, interaksi sosial yang semakin padat, serta risiko lingkungan yang perlu dipikirkan bersama,” ungkapnya.

Dia menyebut dampak kepadatan paling dirasakan oleh warga lokal yang menjalani aktivitas harian di tengah lonjakan mobilitas wisatawan.

Akses jalan yang tersendat dan meningkatnya waktu tempuh menjadi pengalaman yang berulang setiap musim liburan.

Kondisi ini, dijelaskan dia, menimbulkan rasa tidak nyaman, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan padat dan bergantung pada mobilitas harian.

“Bagi warga sendiri, kepadatan ini membuat aktivitas keluar rumah terasa tidak nyaman karena kemacetan muncul di hampir semua titik,” kata Arie.

Tekanan kepadatan juga berdampak pada ruang publik yang menjadi tempat pertemuan warga dan pengunjung. Ruang terbuka semakin terbatas fungsinya ketika dipenuhi aktivitas wisata dalam waktu bersamaan.

Hal ini diperparah dengan persoalan sampah yang muncul sebagai konsekuensi serius dari meningkatnya jumlah orang di ruang kota.

“Kemampuan mengelola sampah dan membangun budaya menjaga lingkungan yang bersih menjadi keharusan, karena pariwisata tidak cukup dilihat dari sisi pemasukan ekonomi semata,” tuturnya.

Jaga keseimbangan pariwisata dan kualitas hidup warga

Dari sisi ekonomi, Arie menilai manfaat pariwisata memang terasa luas, namun distribusinya perlu mendapat perhatian.

Aktivitas wisata memang menggerakkan UMKM, homestay, dan sektor jasa lainnya, tetapi potensi ketimpangan tetap mengintai. Ketika keuntungan terkonsentrasi pada kelompok bermodal besar, ketegangan sosial berpeluang muncul di tingkat lokal.

“Pengusaha besar sebaiknya turut memberdayakan pelaku usaha lokal agar pemerataan terjadi dan tidak memicu kecemburuan sosial,” pesan Arie.

Menurut Arie, peran pemerintah menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan kualitas hidup warga.

Perencanaan kota perlu melihat kepadatan wisata sebagai isu jangka menengah dan panjang, bukan sekadar fenomena musiman.

Kerja sama antara kota dan kabupaten di sekitar Yogyakarta dinilai penting untuk mengatur tata ruang dan mobilitas secara lebih adil.

“Desain kebijakan di level provinsi dan kerja sama lintas wilayah dibutuhkan agar kota berkembang dengan visi yang ramah lingkungan dan humanis,” katanya.

Menjaga kenyamanan kota membutuhkan kedisiplinan kolektif serta kepedulian bersama terhadap ruang hidup.

“Yogyakarta yang nyaman, aman, dan humanis adalah tanggung jawab bersama agar keadaban kota tetap terjaga,” pungkasnya.