“Rakyat desa tidak pakai dolar” mentahkan tujuh jurus BI kuatkan nilai tukar

Presiden Prabowo Subianto menyatakan, “orang rakyat di desa enggak pake dolar kok” saat memberikan sambutan dalam peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu, 16 Mei 2026. Pernyataan itu pun langsung menjadi headline dan viral di berbagai lini media, baik media daring maupun media sosial.

Saya memahami bahwa pernyataan tersebut muncul dalam konteks optimisme Presiden Prabowo terhadap kondisi saat ini, termasuk nilai tukar rupiah yang telah menembus di atas Rp17.000,00 per dolar AS. Presiden memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, meskipun pelemahan mata uang jelas berdampak pada kalangan yang bertransaksi menggunakan dolar.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga menyatakan kondisi perekonomian domestik masih aman, baik dari sisi pangan hingga energi, di kala banyak negara lain didera kepanikan.
Sikap optimistis memang harus dibangkitkan oleh pemerintah selaku otoritas fiskal dan Bank Indonesia selaku otoritas moneter.

Hal ini krusial agar pelaku ekonomi, dunia bisnis, serta masyarakat luas tidak panik menghadapi merosotnya nilai tukar rupiah saat ini. Di sisi lain, pemerintah juga wajib memberikan informasi yang transparan mengenai kondisi fundamental ekonomi yang sebenarnya, sehingga pelaku bisnis dan masyarakat dapat mendukung sikap optimis tersebut dengan rasional.

Pernyataan kurang tepat

Namun, menurut saya, pernyataan Presiden Prabowo bahwa “orang rakyat di desa enggak pake dolar kok” kurang pas atau tidak tepat. Mengapa? Masyarakat desa dan bahkan mayoritas masyarakat Indonesia saat ini memang tidak menggunakan dolar AS untuk kebutuhan transaksi sehari-hari.

Kendati demikian, perlu diingat bahwa rakyat di pedesaan maupun masyarakat luas pasti akan terdampak oleh merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Seperti diketahui, masyarakat desa dan masyarakat pada umumnya mengonsumsi produk-produk yang bahan bakunya sebagian masih diimpor. Sebut saja kedelai yang menjadi bahan baku tahu dan tempe, jagung untuk pakan ternak, hingga produk kimia sebagai bahan baku deterjen, sabun mandi, pasta gigi, dan obat-obatan.

Jika nilai tukar rupiah merosot, harga bahan baku tersebut dalam satuan rupiah otomatis meningkat. Dampak lanjutannya, harga tahu, tempe, daging, telur, obat, dan kebutuhan sehari-hari yang berbasis impor akan ikut terkerek naik. Kenaikan harga inilah yang ujungnya menjelma menjadi beban baru bagi masyarakat desa dan masyarakat pada umumnya.

Kontraproduktif dengan langkah BI

Oleh karena itu, pernyataan “orang rakyat di desa enggak pake dolar kok” justru dapat menjadi kontraproduktif bagi upaya keras BI dalam menahan laju kemerosotan rupiah.

Saat ini, BI telah meluncurkan ‘tujuh jurus’ untuk menguatkan nilai tukar. Ketujuh langkah tersebut meliputi intervensi besar-besaran di pasar valas, menarik modal asing lewat SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia), serta membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Langkah berikutnya adalah menjaga likuiditas tetap longgar, memperketat pembelian dolar AS, memperbesar intervensi offshore NDF (Non-Deliverable Forward), hingga memperketat pengawasan pembelian dolar. Dalam poin terakhir ini, BI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi memperketat pengawasan terhadap aktivitas pembelian dolar AS.

Sentimen pasar negatif

Sayangnya, ketujuh langkah strategis yang dilakukan BI tersebut berpotensi menjadi kurang efektif akibat pernyataan dari Presiden Prabowo.

Dalam situasi seperti ini, pernyataan tersebut dimungkinkan memicu sentimen pasar yang negatif, karena pelaku ekonomi, bisnis, maupun investor merasa tidak nyaman. Dengan kata lain, pernyataan tersebut dianggap tidak pro-pasar.

Saya yakin, upaya BI sebagai otoritas moneter untuk menguatkan nilai tukar rupiah akan berhasil jika didukung penuh oleh sinergi kebijakan pemerintah sebagai otoritas fiskal. Dari sisi domestik, kebijakan pemerintah yang pro-pasar dan pro-investasi menjadi salah satu faktor signifikan untuk mendukung efektivitas penerapan tujuh jurus yang dilakukan oleh BI.

Tentu yang tidak kalah penting, dari sisi eksternal, konflik Timur Tengah antara AS vs Iran diharapkan dapat segera berakhir. Sebab, bagaimanapun juga, dari sanalah sumber pokok terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah saat ini.

Opini ini ditulis oleh Y. Sri Susilo

Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia cabang Yogyakarta

Wakil Ketua Bidang Kominfodigi Kamar Dagang dan Industri DIY