Di tengah konflik Iran dan AS, mampukah Indonesia menjadi penyeru perdamaian?

Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat-Israel kembali meningkat setelah serangan militer yang dilaporkan terjadi pada Sabtu (28/2/2026). Serangan tersebut memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.

Dalam serangan itu, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei bersama sejumlah pejabat tinggi Iran dilaporkan meninggal dunia. Peristiwa tersebut kemudian memicu serangan balasan dari Iran dan meningkatkan ketegangan geopolitik di kawasan.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sistem Informasi Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Yogyakarta (UPNVY) sekaligus dosen Program Studi (Prodi) Ilmu Hubungan Internasional (HI), Machya Astuti Dewi, menilai Indonesia memiliki peluang untuk berperan sebagai penyeru resolusi konflik.

Menurutnya, posisi Indonesia cukup strategis karena memiliki identitas sebagai negara Muslim demokratis terbesar di dunia, namun tidak berada dalam posisi bermusuhan dengan Amerika Serikat.

“Indonesia dapat menggunakan identitas sebagai negara Muslim demokratis terbesar di dunia untuk mengambil langkah persuasif kepada Iran agar tidak mengarah pada eskalasi konflik,” ujar Machya, Selasa (3/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa eskalasi konflik berpotensi memberikan dampak besar terhadap negara-negara berkembang, termasuk negara-negara Muslim yang rentan terhadap guncangan ekonomi global.

Sementara itu, kepada Amerika Serikat Indonesia dapat menyampaikan bahwa serangan militer berisiko memicu radikalisme di negara-negara Muslim serta dapat berdampak pada kepentingan ekonomi Amerika melalui aksi-aksi boikot.

Selain itu, Indonesia juga dapat memanfaatkan posisinya sebagai salah satu negara yang berpengaruh di kelompok Global South untuk menyoroti dampak konflik terhadap stabilitas energi dan pangan dunia. “Konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat dapat mengganggu keamanan energi global serta mendorong kenaikan harga minyak dunia,” katanya.

Diplomasi melalui organisasi internasional

Machya menilai Indonesia dapat memaksimalkan perannya melalui berbagai forum internasional.

Di tingkat global, Indonesia dapat menggalang dukungan di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahkan jika menghadapi veto di Dewan Keamanan, negara-negara berkembang masih dapat mengeluarkan resolusi Uniting for Peace sebagai bentuk tekanan moral dan politik internasional.

“Walaupun secara hukum tidak sekuat Dewan Keamanan PBB, resolusi ini tetap memberi tekanan moral dan politik yang besar,” jelasnya.

Selain melalui PBB, Indonesia juga dapat menggunakan forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menggalang solidaritas negara-negara Muslim agar mendesak penghentian serangan.

Di forum G20, Indonesia dapat mengingatkan negara-negara besar bahwa konflik tersebut berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia yang akan berdampak pada inflasi global.

Machya juga menilai reputasi Indonesia dalam misi perdamaian internasional menjadi modal penting. Selama ini Indonesia dikenal aktif mengirim pasukan penjaga perdamaian melalui Kontingen Garuda ke berbagai wilayah konflik.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dinamika politik global tetap dipengaruhi kepentingan negara-negara besar, termasuk hak veto negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Tantangan Indonesia menjadi mediator

Machya menilai rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi penengah konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel merupakan langkah yang menarik dan patut diapresiasi.
Namun, efektivitas mediasi tersebut masih menjadi pertanyaan.

Menurutnya, proses mediasi membutuhkan mediator yang dipercaya oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik.

Dalam konteks hubungan bilateral, Indonesia memiliki hubungan baik dengan Iran dan juga dengan Amerika Serikat. Namun, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

“Fakta ini tentu menjadi penghalang bagi efektivitas mediasi,” ujarnya. Selain itu, keberhasilan mediasi juga bergantung pada political will dari pihak-pihak yang sedang berkonflik.

Saat ini, serangan masih terus berlangsung dan belum terlihat sinyal kuat bahwa Iran, Amerika Serikat, maupun Israel bersedia menghentikan konflik dan duduk bersama dalam perundingan.

“Tentu keinginan Presiden Prabowo menjadi mediator menjadi bukti sikap Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Namun, apakah hal tersebut dapat direalisasikan masih menjadi tanda tanya,” katanya.

Konflik dalam perspektif hegemoni global

Dosen HI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sidik Jatmika, menilai konflik Iran–AS tidak dapat dipahami sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Menurutnya, eskalasi tersebut merupakan bagian dari dinamika panjang hegemoni Amerika Serikat sebagai kekuatan global.
“Memahami Amerika hari ini tidak bisa dilepaskan dari masa lalunya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sejak berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan global utama. Posisi ini semakin menguat setelah runtuhnya Uni Soviet pada akhir Perang Dingin.

Dalam konteks tersebut, tekanan terhadap Iran dapat dilihat sebagai bagian dari upaya Amerika Serikat mempertahankan posisinya sebagai superpower dunia.

Meski demikian, Sidik tidak melihat konflik ini akan berkembang menjadi Perang Dunia III dalam waktu dekat.

Menurutnya, konflik global berskala besar baru mungkin terjadi apabila kekuatan besar lain seperti Tiongkok dan Rusia terlibat secara langsung dalam konfrontasi terbuka.

“Ini seperti permainan catur politik. Semua langkah sudah diperhitungkan,” katanya.

Kepentingan energi global

Sementara itu, pakar ekonomi politik internasional UMY, Faris Al-Fadhat, menilai konflik tersebut juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi global, terutama dalam perebutan akses energi.

Iran diketahui memiliki cadangan minyak terbesar ketiga di dunia, dengan cadangan mencapai sekitar 208,6 miliar barel atau hampir 12 persen dari total cadangan minyak global.

Menurut Faris, setiap gangguan terhadap produksi atau distribusi minyak Iran dapat berdampak besar terhadap pasar energi global.

“Kita harus melihat dari sudut pandang yang lebih luas bahwa ada perebutan sumber-sumber ekonomi yang jauh lebih besar daripada sekadar isu keamanan atau nuklir,” ujarnya.

Eskalasi konflik di kawasan Teluk Persia juga berpotensi mengganggu jalur perdagangan energi global, termasuk Selat Hormuz yang menjadi jalur distribusi sekitar 20 persen minyak dunia yang diangkut melalui laut.

Jika konflik terus meningkat, dampaknya tidak hanya dirasakan di Timur Tengah, tetapi juga oleh negara-negara berkembang yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi global.