Adaksi DIY susun arah baru tata kelola dan kemitraan akademik

Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) ke-1 Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Dosen ASN Indonesia (Adaksi) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi penanda dimulainya fase konsolidasi organisasi di tingkat regional.

Forum ini digelar pada Sabtu (10/1/2026) di Auditorium Gedung Soekiman Widjosandjojo, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Rakerwil ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-1 Adaksi yang berlangsung di Malang pada Agustus 2025.

Ketua DPW Adaksi DIY, Titis Setyono A.N menjelaskan fokus utama rapat adalah menata ulang tata kelola organisasi, menyelaraskan komposisi dan personalia kepengurusan, serta memperkuat kolaborasi lintas tingkat, dari pusat hingga cabang, agar organisasi lebih responsif terhadap dinamika pendidikan tinggi di daerah.

Forum dihadiri oleh pengurus DPW Adaksi DIY, perwakilan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Adaksi tingkat pusat, serta pengurus DPC Adaksi dari ISI Yogyakarta dan LLDIKTI Wilayah V. Berlangsung di lingkungan kampus, suasana rapat dikemas formal namun tetap membuka ruang diskusi yang cair dan setara antar peserta.

Salah satu agenda awal yang menonjol adalah pelantikan pengurus DPC Adaksi ISI Yogyakarta dan DPC Adaksi LLDIKTI V.

Langkah ini dipandang sebagai upaya memperkuat struktur organisasi di tingkat cabang sekaligus memperluas jejaring kerja Adaksi di wilayah DIY.

“Dalam sesi pembahasan, peserta menyepakati sejumlah penyesuaian struktur organisasi. Beberapa bidang mengalami perubahan dan penguatan fungsi,” bebernya.

Perubahan diantaranya berkaitan dengan penggabungan Bidang Humas menjadi Bidang Humas dan Media Komunikasi, serta perubahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) menjadi Bidang Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan.

Selain itu, dibentuk Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas) sebagai penegasan komitmen Adaksi terhadap penguatan riset, pengabdian, dan kolaborasi akademik.

Penyesuaian struktur ini diiringi dengan penyelarasan program kerja DPW dan DPC agar sejalan dengan kebijakan pusat, namun tetap relevan dengan konteks lokal DIY.

Beberapa prioritas yang dibahas meliputi penguatan sarana komunikasi internal, perluasan keanggotaan, serta inisiatif pembentukan DPC baru di wilayah Yogyakarta.

Lebih dari sekadar penataan organisasi, Rakerwil ini juga menjadi ruang artikulasi sikap dan aspirasi.

“Adaksi menegaskan posisinya sebagai mitra strategis kampus dalam membangun lingkungan akademik yang sehat, aman, dan inklusif. Organisasi ini menyatakan penolakan terhadap praktik relasi kuasa yang berujung pada diskriminasi maupun kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi,” terang Titis.

Dalam pernyataan sikapnya, Adaksi juga menyuarakan tuntutan peningkatan kesejahteraan dosen ASN di Indonesia.

Isu yang disorot antara lain kepastian pemberian tunjangan kinerja bagi seluruh skema institusi (satker, BLU, dan BH), pencairan tunjangan kinerja periode 2020–2024, pembaruan regulasi tunjangan jabatan fungsional dosen yang belum berubah sejak 2007, serta kejelasan status karier bagi dosen PPPK.

Melalui penguatan tata kelola organisasi dan sinergi lintas tingkat, Adaksi berharap aspirasi dosen ASN dapat diperjuangkan secara lebih terstruktur dan berdampak.

Upaya ini juga diarahkan untuk mendukung kontribusi dosen dalam agenda strategis pembangunan pendidikan tinggi menuju Indonesia Emas 2045.