BBM tak naik di tengah krisis global, apa strategi Prabowo?

Kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi titik sensitif. Kekhawatiran publik sempat menguat seiring dampak konflik Iran terhadap rantai pasok energi global.

Di tengah situasi itu, Presiden Prabowo Subianto memilih untuk tidak menaikkan harga BBM, dengan dasar perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keputusan ini bukan sekadar soal angka dan fiskal. Ia bergerak lebih jauh menjadi penanda bagaimana arah kepemimpinan nasional merespons tekanan global yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan dari dalam negeri.

Belajar dari pola lama, mencari bentuk baru

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Mada Sukmajati, melihat situasi ini sebagai bagian dari pola berulang dalam kepemimpinan nasional.

Setiap presiden, pada masanya, dihadapkan pada dilema serupa: menjaga stabilitas domestik di tengah gejolak global.

“Pola kepemimpinan Presiden Mega, SBY, hingga Jokowi bisa menjadi pelajaran bagi presiden Prabowo yang kemudian bisa menghasilkan model kepemimpinannya,” ungkapnya, Kamis (9/4/2026).

Dalam konteks ini, kenaikan harga minyak dunia bukan sekadar variabel ekonomi, tetapi momentum politik.

Ketepatan membaca waktu kapan harus menahan, kapan harus menyesuaikan menjadi krusial.

Sebab, sejarah menunjukkan, kebijakan kenaikan BBM bersubsidi hampir selalu diikuti gejolak sosial.

Antara keputusan berani dan kepercayaan publik

Menahan harga BBM di tengah tren kenaikan global bukan keputusan ringan. Mada menyebutnya sebagai langkah berani, tetapi keberanian itu tidak bisa berdiri sendiri.

Keputusan harus bertumpu pada kalkulasi yang presisi, sekaligus diiringi kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan publik bukan lewat pernyataan, melainkan lewat dampak yang benar-benar terasa.

“Seharusnya daya beli yang tidak semakin melemah, harga-harga yang tidak semakin melambung tinggi, kesempatan kerja yang tidak semakin terbatas dan seterusnya,” ujarnya.

Di titik ini, keberhasilan kebijakan tidak diukur dari keputusan itu sendiri, tetapi dari apakah kehidupan sehari-hari masyarakat tetap terjaga.

Baca Juga: Perang Iran-AS picu krisis energi global, dosen UGM dorong percepatan transisi energi

Kerja kolektif yang tak bisa ditawar

Dalam situasi ekonomi yang kompleks, satu kebijakan tidak pernah berdiri sendiri.

Mada mengingatkan, tanpa koordinasi yang rapi, kebijakan justru bisa melahirkan persoalan baru.

Orkestrasi antar kementerian menjadi kunci. Setiap institusi dituntut menghadirkan langkah konkret, sekecil apa pun, selama terbukti efektif.

“Jadi sekecil apapun inovasi dan itu kalau diukur memang efektif efisien saya kira itu sangat bagus dalam konteks sekarang yang tekanannya sangat besar, baik dalam internasional maupun ekonomi,” imbuhnya.

Pesannya sederhana, tapi tegas: publik hari ini lebih percaya pada kerja nyata daripada narasi.

Titik tekan kepemimpinan

Situasi saat ini, menurut Mada, adalah stressing point bagi pemerintahan Presiden Prabowo.

Tekanan global yang tinggi, ditambah dinamika ekonomi domestik, membuat ruang kebijakan semakin sempit dan pada saat yang sama, ekspektasi publik justru meningkat.

Keraguan publik, dalam kondisi seperti ini, menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Karena itu, respons pemerintah terhadap kritik menjadi bagian penting dari kepemimpinan itu sendiri.

Ia menyarankan pendekatan kebijakan yang bertahap atau inkremental, termasuk evaluasi terhadap program seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

Kritik sebagai bagian dari sistem

Di tengah tekanan, respons terhadap kritik sering kali menjadi penentu arah.

Mada mengingatkan agar pemerintah tidak memilih jalur represif.

Sebaliknya, ruang kritik perlu dijaga tetap terbuka baik melalui masyarakat maupun lembaga politik formal seperti partai politik dan DPR.

“Kritik itu tidak boleh dihambat karena sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa bagian dari hak asasi manusia. Mau tidak mau dia disampaikan apalagi kalau sudah menyangkut eksistensi atau kehidupan,” pesannya.

Dalam kerangka ini, kritik bukan ancaman, melainkan bagian dari mekanisme yang menjaga kebijakan tetap relevan.

Dari WFH hingga opsi reshuffle

Upaya efisiensi BBM melalui skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara dinilai sebagai langkah konkret yang bisa diambil pemerintah. Meski begitu, Mada menekankan pentingnya evaluasi dan monitoring agar kebijakan tidak berhenti di tataran wacana.

Lebih luas, ia juga menyoroti perlunya evaluasi kinerja kementerian secara menyeluruh.

Tidak semua dinilai bergerak dengan ritme yang sama dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Dalam situasi tertentu, perombakan kabinet atau reshuffle bisa menjadi pilihan.

“Dengan jumlah Kementerian yang terbanyak ini, mungkin bisa menjadi catatan presiden untuk kemudian nanti kalau situasinya memang sudah membutuhkan, ya segera saja untuk bisa merespon atau mengulas situasi dengan lebih baik,” pungkasnya.