Bagaimana pemilos mengajarkan siswa demokrasi sejak dini?

Pemilihan Ketua Organisasi Intra Sekolah (OSIS) (Pemilos) di tingkat Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) bukan hanya agenda rutin tahunan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menjadikan ajang tersebut sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi prosedural kepada para siswa sejak dini.

Proses pendampingan ini dilakukan guna memberikan gambaran nyata mengenai tata cara penyelenggaraan pemilu formal. Melalui simulasi dan pendampingan langsung, para siswa diperkenalkan pada mekanisme pemilihan yang terstruktur, akuntabel, serta tertib administrasi.

Dinamika metode pemilihan

Pendampingan KPU Kota Yogyakarta menyasar pengurus Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dan OSIS melalui program Training of Trainer (ToT).

Dijelaskan Ketua KPU Yogyakarta, Noor Harsya Aryosamodro, pembekalan ini mencakup tata kelola penyelenggaraan, mekanisme, hingga pengadministrasian tahapan pemilu.

Salah satu sekolah yang menjalankan proses ini adalah SMK Negeri 4 Yogyakarta dengan menggelar tahapan kampanye serta pemungutan suara.

Dalam prakteknya, Harsya mengatakan, terdapat pergeseran tren metode pemungutan suara di sejumlah sekolah.

Meski sebelumnya sebagian besar menggunakan sistem e-voting, belakangan ini beberapa sekolah mulai kembali menerapkan metode pemungutan suara secara manual menggunakan kertas dan kotak suara.

“Praktek mencoblos itu menarik dan menjadi bekal mereka nanti ketika usia 17 tahun atau lebih. Ternyata pemungutan itu ada surat suara, ada cara membuka lipatan surat suara, kemudian bagaimana tahu surat suara yang rusak atau tidak, kemudian mencoblosnya di kolom menggunakan alat coblos, ada tintanya, melipat lagi, lalu memasukkan. Nah, pengalaman itu sesuatu yang menarik dan ingin mereka rasakan,” ujarnya kepada Nalacitra.

Ciptakan prosedur standar

Selama proses pendampingan, KPU Kota Yogyakarta mengidentifikasi bahwa sebagian besar panitia Pemilos di sekolah belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang baku.

Oleh karena itu, KPU mendorong adopsi sistem tata tertib, aturan, dan pengadministrasian resmi agar seluruh rangkaian acara terdokumentasi dengan baik.

Penerapan tata tertib dan berita acara tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi kendala teknis di lapangan.

Lebih dari itu, pembelajaran ini diproyeksikan memberikan manfaat jangka panjang ketika para siswa telah memenuhi syarat sebagai pemilih pemula maupun calon penyelenggara pemilu di tingkat masyarakat.

“Jadi satu kali dayung, dua output kita bisa dapatkan. Kita mendidik mereka menjadi pemilih pemula, kemudian mempersiapkan diri menjadi SDM yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menjadi penyelenggara pemilu di tingkat paling bawah, seperti anggota KPPS atau petugas pemutakhiran data pemilih di kampung maupun RW,” tuturnya.

Membangun nalar kritis

Selain penguasaan teknis penyelenggaraan, KPU Kota Yogyakarta mencatat adanya peningkatan daya kritis siswa.

Dalam berbagai kesempatan sosialisasi di sekolah negeri, para siswa kerap melontarkan pertanyaan mendalam terkait isu-isu ketatanegaraan dan politik nasional.

Kendati demikian, tingginya antusiasme siswa terhadap isu nasional menjadi tantangan tersendiri. Perhatian pemilih pemula kerap terfokus pada narasi Pemilihan Presiden, sementara pemahaman terkait dampak demokrasi lokal, seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan pemilihan legislatif daerah, masih perlu ditingkatkan.

Guna menyeimbangkan pemahaman tersebut, KPU Kota Yogyakarta berupaya memperluas ruang diskusi mengenai keterkaitan antara kebijakan pemerintah daerah dan kehidupan sehari-hari siswa.

“Kami memperkenalkan bahwa konteks demokrasi kita ada yang lokal dan nasional. Mohon untuk tidak hanya fokus ke nasional, karena kehidupan sehari-hari kita berkaitan dengan konteks demokrasi lokal. Kami menitipkan pesan ini ke MPK dan OSIS agar isu-isu lokal juga menjadi perhatian,” pungkas Harsya.

Pengalaman demokrasi untuk siswa

Dalam pelaksanaan pemilos, berbagai tahapan formal seperti penyampaian visi-misi hingga debat antarcalon mulai diterapkan untuk menguji kesiapan para calon pemimpin siswa.

Seluruh rangkaian ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada para peserta didik.

Koordinator Acara Orasi dan Debat Paslon MPK-OSIS Periode 2026/2027 SMK Negeri 4 Yogyakarta, Talita Almarwah Zaranda Pradita, menjelaskan bahwa agenda pendahuluan yang melibatkan seluruh warga sekolah telah disiapkan secara terencana.

“Audiens yang ikut diambil mayoritas dari kelas 10 dan 11, disusul juga oleh bapak dan ibu guru serta karyawan. Untuk peserta debat, dari MPK ada 6 orang terdiri dari ketua dan wakil, dan dari OSIS juga ada 6 orang terdiri dari ketua dan wakil,” ujar Talita.

Ia menuturkan bahwa setiap tahapan memiliki fungsi spesifik untuk menguji gagasan serta kemampuan pemecahan masalah dari para pasangan calon.

“Orasi hanya untuk menyampaikan visi dan misi yang dipersiapkan dari para paslon, sedangkan debat untuk mengasah bagaimana problem solving para paslon terkait studi kasus yang telah diberikan, seperti isu yang marak terjadi di lingkungan remaja maupun di sekolah,” tambahnya.

Setelah agenda orasi dan debat usai, kegiatan dilanjutkan dengan masa kampanye selama satu minggu sebelum memasuki tahap pemungutan suara. Berbeda dengan sekolah yang memilih metode manual, sistem pemilihan berbasis digital juga masih dimanfaatkan di tingkat sekolah.

“Untuk e-voting adalah bentuk pemilihan secara online, panitia akan membagikan Google Form di mana para audiens bisa menggunakan hak pilihnya. Metode e-voting ini baru berjalan di periode saya dan periode lalu, jadi sudah dua kali dilaksanakan,” jelas siswa yang akrab disapa Talita tersebut.

Selain memberikan pemahaman mengenai teknis tata cara pemungutan suara, proses pemilos juga terbukti mampu mendorong kemandirian dan nalar kritis siswa.

Keterlibatan aktif para pengurus OSIS dan MPK dalam menyusun acara hingga merumuskan materi debat menjadi bentuk latihan kepemimpinan yang konkret.