Mengapa UMK Yogyakarta rendah tapi biaya hidup tinggi?

Tekanan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi perhatian seiring rendahnya Upah Minimum Kota (UMK) dan tingginya biaya hidup. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pengupahan, tetapi juga dipengaruhi struktur ekonomi daerah serta arus pendatang yang terus meningkat setiap tahun.

Kombinasi faktor tersebut memberi tekanan berlapis pada pasar tenaga kerja dan daya dukung ekonomi lokal, terutama di wilayah perkotaan.

Pakar Ekonomi Pembangunan Wilayah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dessy Rachmawatie, menjelaskan karakter perekonomian Yogyakarta yang didominasi sektor jasa, pariwisata, dan pendidikan membuat penciptaan lapangan kerja formal dengan upah layak menjadi tantangan.

“Sektor-sektor tersebut menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, namun sebagian besar berada di ranah informal maupun semiformal dengan tingkat pendapatan relatif rendah dan perlindungan kerja terbatas,” kata dia beberapa waktu lalu.

Menurutnya, situasi tersebut membuat banyak pekerja kesulitan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Ketika biaya hidup terus meningkat, kelompok pekerja informal menjadi pihak paling rentan karena tidak memiliki kepastian pendapatan maupun jaminan sosial yang memadai.

Arus pendatang dan persaingan Kerja

Selain struktur ekonomi, derasnya arus pendatang turut memperkuat tekanan ekonomi DIY. Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan pariwisata menjadi tujuan mahasiswa, pencari kerja, hingga pelaku usaha dari berbagai daerah.

Namun peningkatan jumlah penduduk tidak selalu diiringi ketersediaan lapangan kerja formal yang cukup.

Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya persaingan kerja, keterbatasan hunian, serta naiknya harga sewa dan kebutuhan dasar di kawasan perkotaan. Tekanan ekonomi tidak hanya dirasakan warga lokal, tetapi juga para pendatang yang datang dengan harapan memperoleh peluang pendidikan maupun pekerjaan.

UMK rendah dan biaya hidup tinggi

Sorotan terhadap kondisi ekonomi DIY menguat setelah beredarnya data biaya hidup di media sosial yang merujuk publikasi Badan Pusat Statistik tahun 2024. Kota Yogyakarta disebut sebagai salah satu wilayah dengan biaya hidup tinggi, sementara upah minimum masih berada di jajaran terendah nasional.

Berdasarkan data upah minimum 2025, UMK Yogyakarta berada di kisaran Rp2,8 juta per bulan. Angka ini terpaut cukup jauh dibandingkan kota-kota besar lain di Pulau Jawa.

Ketimpangan antara upah dan biaya hidup dinilai berpengaruh langsung terhadap daya beli serta kesejahteraan masyarakat perkotaan.

Data BPS DIY tahun 2024 juga menunjukkan angka kemiskinan berada di kisaran 10,40 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sekitar 8,57 persen.

Secara absolut, jumlah penduduk miskin di DIY mencapai kurang lebih 430 ribu orang. Meski persentase menunjukkan tren penurunan, jumlah absolut tersebut masih tergolong besar.

Evaluasi kebijakan upah dan strategi ekonomi

Dessy menekankan tekanan kesejahteraan di DIY tidak dapat dilihat secara parsial.

Upah minimum, biaya hidup, struktur ekonomi, serta arus penduduk memiliki keterkaitan yang saling memengaruhi.

Evaluasi kebijakan penetapan upah minimum dinilai perlu dilakukan agar lebih selaras dengan kondisi riil biaya hidup masyarakat.

“Selain itu, penguatan strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif menjadi langkah penting, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas, pengembangan UMKM produktif, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal,” tambahnya.

Dengan pendekatan tersebut, pertumbuhan ekonomi Yogyakarta diharapkan tidak hanya tercermin dari sektor pendidikan dan pariwisata, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.