UGM respons bencana di Aceh dan Sumatra, dari ruang akademik ke lokasi bencana

Ketika banjir bandang dan longsor melanda Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, dampaknya tidak hanya menghancurkan rumah dan infrastruktur. Bencana itu juga memutus akses pendidikan, layanan kesehatan, serta sumber penghidupan ribuan keluarga.

Di tengah situasi tersebut, Universitas Gadjah Mada (UGM) membentuk Emergency Response Unit sebagai wujud tanggung jawab institusional terhadap kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan.

Unit ini bukan sekadar respons darurat, tetapi menjadi simpul koordinasi lintas keilmuan, menghubungkan dosen, mahasiswa, tenaga medis, peneliti, hingga alumni, untuk menjawab krisis secara komprehensif.

Langkah pertama dimulai dari dalam kampus. UGM mendata mahasiswa yang terdampak langsung bencana.

Ratusan mahasiswa UGM terdampak bencana

Tercatat 217 mahasiswa berasal dari wilayah terdampak: 81 dari Aceh, 93 dari Sumatra Utara, dan 43 dari Sumatra Barat.

Bagi mereka, bencana bukan hanya kabar dari kampung halaman, tetapi kenyataan yang mengancam keberlanjutan studi.

Hasil pendataan menunjukkan kebutuhan yang beragam. Ada mahasiswa yang membutuhkan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT), bantuan biaya hidup harian, paket sembako, hingga dukungan biaya kos.

Sebagian lainnya memerlukan pendampingan konseling, bahkan berpotensi mengajukan cuti akademik karena keluarga kehilangan rumah, pekerjaan, atau sumber penghasilan.

Dari ruang kuliah ke lokasi bencana

Respons UGM tidak berhenti di dalam kampus. Tim relawan diberangkatkan ke lokasi terdampak, terdiri dari dokter spesialis lintas disiplin, perawat, apoteker, nutrisionis, dan sanitarian dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) serta Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM.

Mereka tidak hanya memberikan layanan kesehatan, tetapi juga memetakan kebutuhan obat dan alat medis serta berkoordinasi dengan rumah sakit setempat agar layanan kesehatan tetap berjalan optimal.

Selama masa tanggap darurat, empat tim medis telah dikirim secara bergantian ke Aceh.

Di saat yang sama, tim psikososial UGM bekerja mendampingi penyintas, membantu pemulihan trauma, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Pendekatan ini diperkuat melalui pelatihan pendampingan psikososial bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala agar kapasitas lokal tetap terjaga setelah relawan kembali.

UGM juga membawa solusi berbasis teknologi. Alat penjernih air bertenaga surya dipasang di puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Utara.

Sistem deteksi banjir dan tsunami dikembangkan dan dipasang sebagai bagian dari mitigasi jangka panjang. Di sini, riset tidak berhenti di jurnal, tetapi menjelma menjadi alat yang langsung menyentuh kebutuhan dasar manusia.

Rehabilitasi, rekonstruksi, dan peran pengetahuan

Memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, UGM menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan pemerintah. Rekomendasi tersebut mencakup penyediaan hunian sementara, pemulihan ekonomi dan sosial budaya, hingga aspek hukum dalam proses rekonstruksi.

Bagi UGM, hunian sementara bukan sekadar tempat berlindung, tetapi fondasi awal untuk memulihkan martabat dan kehidupan sosial masyarakat terdampak.

Rektor UGM, Ova Emilia menegaskan bahwa keterlibatan kampus dalam bencana adalah bagian dari mandat sosial universitas.

“UGM mengintegrasikan bantuan kemanusiaan, pengembangan basis data, kajian kebencanaan, penyusunan SOP mitigasi, hingga roadmap rehabilitasi dan rekonstruksi yang sejalan dengan kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Kolaborasi menjadi kunci. UGM bekerja bersama alumni, filantropis, BRIN, pemerintah pusat, serta kementerian terkait. Upaya ini menunjukkan bahwa universitas tidak bisa bekerja sendiri, tetapi dapat menjadi penghubung antara ilmu pengetahuan, kebijakan, dan kebutuhan riil masyarakat.

Konten ini disusun dengan dukungan Universitas Gadjah Mada dalam rangka Dies Natalis ke-76. Nalacitra menjaga independensi redaksi dalam seluruh proses editorial.