Mengapa IHSG anjlok? Guru besar UGM beberkan peran MSCI dan OJK

Gejolak tajam mengguncang Bursa Efek Indonesia setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat mencetak rekor tertinggi 9.134,70 anjlok drastis pada 29 Januari 2026.

Penurunan ini memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) untuk kedua kalinya dan menandai tekanan besar di pasar saham Indonesia.

Guru Besar Keuangan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Agus Sartono menilai penurunan IHSG yang kerap dikaitkan dengan January Effect berakar pada krisis kepercayaan terhadap transparansi pasar modal Indonesia.

Kondisi tersebut, menurutnya, memicu reaksi berantai investor global setelah keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI), lembaga riset investasi global penyedia indeks saham dan analisis portofolio bagi investor institusi dunia.

“MSCI menerapkan interim freeze atau membekukan penilaian saham Indonesia, yang kemudian menghancurkan ekspektasi pertumbuhan jangka pendek,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (31/1/2026).

Agus menjelaskan keputusan MSCI diambil karena minimnya transparansi data struktur kepemilikan saham (beneficial ownership) serta tingginya konsentrasi kepemilikan pada sejumlah saham berkapitalisasi besar. Penutupan kode broker dan kode domisili selama jam perdagangan turut mempersempit akses informasi.

Selain itu, kemungkinan penerapan full call auction pada saham dalam pemantauan membuat proses pembentukan harga tidak transparan karena antrean beli dan jual tidak terlihat.

Ketidakpastian ini mendorong investor asing melakukan aksi jual bersih (net sell) secara masif.

Pada 28 Januari nilai net sell tercatat Rp6,17 triliun dan berlanjut pada 29 Januari 2026 sekitar Rp4,63 triliun. Tekanan tersebut membuat pasar menjadi thin market sehingga lebih mudah digerakkan oleh spekulasi saham.

Situasi pasar semakin goyah setelah Direktur Utama Bursa Efek Indonesia mengundurkan diri pada 30 Januari 2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas gejolak ekstrem.

Pada tanggal yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi juga menyatakan mundur. Rangkaian peristiwa ini dinilai memperbesar tekanan terhadap IHSG.

MSCI khawatir harga saham tidak cerminkan nilai sebenarnya

Agus Sartono menjelaskan keputusan investasi pada aset riil maupun finansial bertumpu pada ekspektasi kemampuan aset menghasilkan free cash flow di masa depan dan tingkat pengembalian yang melebihi biaya modal.

Keputusan MSCI menimbulkan kekhawatiran bahwa harga saham tidak lagi mencerminkan nilai sebenarnya (true value).

Investor juga mencurigai adanya transaksi semu yang dilakukan pihak terafiliasi pemilik mayoritas, sementara fundamental perusahaan dinilai lemah.

Volume transaksi investor ritel yang relatif kecil turut memperbesar potensi perilaku ikut-ikutan. Berdasarkan studi mahasiswa bimbingannya di FEB UGM, fenomena FOMO (Fear of Missing Out) masih terjadi sehingga investor melakukan jual beli saham tanpa pemahaman memadai mengenai penilaian sekuritas.

Ekspektasi hilangnya likuiditas di masa depan memicu perilaku herding, di mana investor domestik ikut melepas aset untuk menghindari potensi kerugian lebih besar. Alih-alih meredam tekanan, langkah ini justru memperdalam penurunan indeks.

Menurut Agus, kondisi ini mencerminkan tuntutan pasar global terhadap standar tata kelola dan keterbukaan yang lebih tinggi, sehingga OJK dan BEI dihadapkan pada kebutuhan mendesak memperkuat regulasi free float dan transparansi pemilik manfaat.

Pelajaran bagi investor

Pasar modal, kata Agus, merupakan sarana pembiayaan investasi jangka panjang melalui skema Initial Public Offering (IPO) yang mendukung pertumbuhan perusahaan.

Di banyak negara maju, indeks bursa menjadi indikator perkembangan ekonomi. Kinerja korporasi yang kuat berkontribusi pada penerimaan pajak, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, hingga penurunan kemiskinan.

Namun ia menekankan perlunya evaluasi kebijakan yang masih memungkinkan perusahaan dengan arus kas negatif melantai di bursa.

Kebijakan tersebut dinilai berisiko bagi investor kecil dan berpotensi memicu corporate action yang tidak semestinya.

Pengalaman sejumlah IPO startup dengan arus kas negatif yang sempat oversubscribe akibat framing prospek berlebihan lalu anjlok di pasar sekunder menjadi catatan penting.

Keterbukaan informasi dan pendekatan FCF

Agus menegaskan akar persoalan pasar modal kembali pada keterbukaan informasi publik. Semakin maju sebuah bursa, semakin ketat pula persyaratan pencatatan saham demi melindungi seluruh pemangku kepentingan.

Perusahaan publik dituntut menyajikan laporan keuangan yang utuh, transparan, dan sesuai standar dengan dukungan profesi akuntan serta lembaga pemeringkat yang kredibel. Edukasi masyarakat mengenai valuasi perusahaan juga dinilai penting agar keputusan investasi tidak hanya didorong euforia.

Di tengah kondisi ekonomi yang ditandai tingkat pengangguran relatif tinggi, pertumbuhan kredit melambat, dan risiko defisit meningkat, Agus menilai investor perlu kembali fokus pada fundamental perusahaan. Pendekatan Free Cash Flow (FCF) disebut menjadi langkah strategis untuk memulihkan kredibilitas pasar.

“FCF mencegah potensi manipulasi kinerja keuangan,” ujarnya.

Ia menambahkan FCF mencerminkan kemampuan perusahaan menjaga keberlanjutan usaha karena menunjukkan kas riil yang tersisa bagi pemegang saham setelah kebutuhan operasional dan belanja modal terpenuhi.

Kondisi FCF negatif di tengah laba akuntansi positif, menurutnya, dapat menjadi sinyal awal ketidakteraturan atau model bisnis yang tidak berkelanjutan.

Valuasi berbasis FCF seperti metode Discounted Cash Flow juga mendorong investor dan analis menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas secara mandiri sekaligus menuntut manajemen lebih terbuka dalam penggunaan dana.

Krisis pasar yang tercermin dari anjloknya IHSG akhir Januari 2026 menjadi pengingat pentingnya pasar modal yang efisien secara informasi.

BEI dan OJK dituntut memastikan seluruh emiten patuh aturan dan membuka informasi secara penuh meski konsekuensinya biaya perusahaan meningkat.

Agus menegaskan keterbukaan dan integritas merupakan fondasi utama kepercayaan pasar.

“Butuh kerja keras dan waktu yang panjang untuk membangun kepercayaan. Kita bisa saja mengalami kerugian akibat krisis bursa akhir Januari 2026 ini, tetapi kita tidak boleh kehilangan kepercayaan, integritas dan reputasi,” pungkasnya.